Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara

Abstract

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penunjang utama terhadap moda transportasi laut untuk melayani mobilitas barang dan orang, sehingga keberadaan pelabuhan sangat diperlukan untuk melancarkan arus perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penelitian kualitatif. Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah menangani pengelolaan pelabuhan secara sistematis terhadap pelabuhan dengan hierarki pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bukan menjalankan peranan namun berperan sebagai regulator atau operator, hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap bidang kepelabuhanan. Pelabuhan Penajam Paser dapat ditempatkan dalam klasifikasi pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Adapaun pengoperasian Pelabuhan Penajam Paser merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, minimnya pemahaman tentang regulasi kepelabuhanan turut menjadi tantangan serius, mengakibatkan potensi ketidaksesuaian antara manajemen pengelolaan pelabuhan dengan ketentuan hukum yang berlaku.