GAYA KEPEMIMPINAN KETUA ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN BATU BENAU KABUPATEN BULUNGAN
Keywords:
Gaya Kepemimpinan, Ketua Adat, Tanah Ulayat, Punan Batu BenauAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan gaya kepemimpinan Ketua Adat Punan Batu Benau Kabupaten Bulungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Ketua Adat dalam pengelolaan tanah ulayat merupakan perpaduan antara kepemimpinan tradisional dan partisipatif. Otoritas Ketua Adat berakar pada nilai, norma, dan tradisi adat serta diperkuat oleh kepercayaan masyarakat. Pengambilan keputusan mengenai tanah ulayat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat, sehingga legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari kedudukan adat, tetapi juga dari penerimaan sosial, kemampuan, keadilan, dan kedekatan dengan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya karakteristik otoritas tradisional sebagaimana dikemukakan Weber sekaligus unsur kepemimpinan partisipatif dan transformasional dalam penguatan kesadaran kolektif untuk menjaga tanah ulayat. Strategi penyelesaian konflik tanah dilakukan melalui musyawarah dan mediasi adat dengan tahapan pemanggilan para pihak, mendengarkan keterangan, pembahasan bersama, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan, serta penerapan sanksi adat apabila diperlukan. Dalam konflik yang melibatkan pihak eksternal, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan konflik dapat diteruskan ke mekanisme formal apabila penyelesaian adat belum memadai. Peran Ketua Adat dalam menjaga legitimasi sosial dan keberlanjutan hak ulayat diwujudkan melalui pemeliharaan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip keadilan, perlindungan wilayah adat, pelestarian hutan, pengawasan terhadap perambahan, serta pewarisan nilai dan pengetahuan adat.









