STRATEGI KOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
Keywords:
Strategi Komunikasi, Implementasi Program, Makanan Bergizi Gratis, Komunikasi Pembangunan, Difusi InovasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam mengimplementasikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya, serta mengetahui respons masyarakat sebagai penerima manfaat program. Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang efektif agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses komunikasi dan implementasi program berdasarkan pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, serta pemanfaatan berbagai saluran komunikasi untuk mendukung pelaksanaan program. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah daerah, kerja sama antarinstansi, serta dukungan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana pendukung, kendala distribusi, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap program. Respons masyarakat terhadap Program MBG pada umumnya positif karena dinilai memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi dan mendukung kesehatan peserta didik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi dan implementasi di lapangan.









