ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN

Abstract

Penelitian ini disusun untuk menganalisis dampak dari kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini  adalah pelaksanaan tugas jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan.penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei hingga Juli 2025. informan dalam penelitian ini sebanyak 13 Informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas penggerak swadaya masyarakat masih menghadapi tantangan karena belum jelasnya antara tugas lama pejabat pengawas dengan tugas baru sebagai pejabat fungsional, hal ini disebapkan kurangnya pemahaman pimpinan terhadap jabatan fungsional yang ada di organisasinya. Faktor penghambat pelaksanaan tugas Penggerak swadaya masyarakat yaitu belum adanya keterlibatan fungsional tersebut dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tujuan organisasi, selain itu jabatan fungsional kurang  mendapatkan bimbingan teknis secara optimal sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan dan pengalaman terhadap jabatannya