STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK DAN AKSESIBILITAS INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Keywords:
Strategi Komunikasi Publik, Aksesibilitas Informasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Bapenda Kabupaten NunukanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menelaah peran aksesibilitas informasi desa terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada pejabat Bapenda, perangkat desa, dan wajib pajak di wilayah dengan akses terbatas. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang menekankan kejelasan pesan, penggunaan media berbasis komunitas, gaya persuasif-edukatif, serta komunikasi dua arah melalui forum desa dan layanan konsultasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan PBB-P2. Keterbatasan akses jalan dan jaringan internet diatasi melalui pendekatan tatap muka, peran aktif perangkat desa, layanan jemput bola, dan pelayanan hybrid. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang adaptif dan aksesibel dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
References
Abbas, A. (2022). Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik lapangan. Makassar: CV Nur Lina Press.
Arifin, A. (2020). Pembangunan Daerah Perbatasan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
Effendy, O. U. (2014). Ilmu komunikasi: Teori dan praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Fitriani, N., & Widodo, A. (2022). Kendala Komunikasi Petugas Pajak dalam Melayani Masyarakat Perdesaan.Jurnal Administrasi dan Reformasi, 11(3), 89100.
Fitriyani, S., & Azhari, D. (2022). Ketimpangan Akses dan Ketimpangan Penerimaan PBB-P2 di Daerah Tertinggal. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah, 8(2), 6778.
HM. (2011). Etika komunikasi lintas budaya. Jakarta: Prenadamedia Group.
Hakim, M. R., & Fitriani, L. (2022). Dimensi Aksesibilitas dalam Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 11(2), 92104. https://doi.org/10.31289/japk.v11i2.5776
Hakim, M., & Lestari, W. (2022). Strategi Komunikasi Pajak di Wilayah Terpencil: Sebuah Pendekatan Partisipatif. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 11(1), 4052.
Halim, A., & Abdullah, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pajak Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 153162.
Halimi, S. (2016). Keuangan Daerah: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Handayani, L., & Nugroho, R. (2021). Tantangan Sosialisasi Pajak Digital di Wilayah Minim Sinyal. Jurnal Transformasi Digital dan Pemerintahan, 3(2), 4556.
Hartono, Y., & Puspitasari, D. (2021). Efektivitas Strategi Sosialisasi Pajak kepada Masyarakat Desa. Jurnal Ilmu Komunikasi Publik, 5(2), 112124. https://doi.org/10.25077/jikp.5.2.112-124.2021
Hartono, Y., & Puspitasari, D. (2021). Efektivitas Strategi Sosialisasi Pajak kepada Masyarakat Desa. Jurnal Ilmu Komunikasi Publik, 5(2), 112124.
Hasiholan, M. D., Siregar, Y. M., & Sinaga, H. P. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk penelitian sosial. Medan: Widina Bhakti Persada Medan.
Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change. New Haven: Yale University Press.
Huda, M., & Nugroho, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 3342.
Kusumawardani, F., & Hidayat, R. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Sosialisasi Pajak Daerah. Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik, 8(1), 5566. https://doi.org/10.33005/jkkp.v8i1.315
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Nasution, A. (2015). Ekonomi Infrastruktur dan Desentralisasi Fiskal. Jakarta: LP3ES.
Nugraha, R., & Darmawan, Y. (2020). Pengaruh Keterbatasan Akses Informasi terhadap Kepatuhan Pajak Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 7(2), 8997.
Pace, R. W., & Faules, D. F. (2010). Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Karyawan. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Pohan, S. K., & Fitria, T. N. (2021). Pemilihan media komunikasi dalam strategi penyampaian informasi kepada masyarakat. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media, 4(1), 2230. https://doi.org/10.31289/jikm.v4i1.5432
Prasetyo, A., & Nugroho, A. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Komunikasi Pemerintah Daerah Berbasis Data. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(2), 88101. https://doi.org/10.22146/japi.9.2.88
Rahman, A., & Fitriani, D. (2021). Kendala Penagihan Pajak PBB-P2 di Daerah Terpencil: Studi Kasus Kabupaten Nunukan. Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah, 9(1), 2534.
Ridwan, A., & Maulana, A. (2023). Konektivitas Wilayah dan Kinerja Pajak Daerah: Kajian Empiris di Kalimantan. Jurnal Administrasi dan Keuangan Daerah, 6(1), 1226.
Rukmana, D., & Dewi, K. (2021). Analisis Kendala Penerimaan PBB-P2 di Wilayah Perdesaan. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 10(1), 2130.
Saleh, M., & Sihite, A. (2020). Pengantar metode penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Makassar: CV Nur Lina.
Sari, D. P., & Wulandari, E. (2021). Pengaruh Aksesibilitas terhadap Kepatuhan Pajak di Wilayah Terpencil. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 4556. https://doi.org/10.31289/jian.v8i1.3875
Sari, D., & Widjaja, B. (2020). Pengaruh Infrastruktur Transportasi terhadap Kepatuhan Pajak di Wilayah Pedesaan. Jurnal Ilmu Kebijakan Publik, 5(1), 2334.
Sari, R., & Prasetyo, E. (2022). Integrasi Komunikasi Pajak dan Infrastruktur Digital dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah, 5(2), 112125.
Siagian, S. P. (2014). Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
Simanjuntak, S. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siregar, M. Y., & Azizah, S. N. (2023). Tantangan Komunikasi Publik di Wilayah Perbatasan: Studi pada Strategi Pajak PBB-P2. Jurnal Studi Pemerintahan Daerah, 7(1), 2234. https://doi.org/10.21009/jspd.07103
Sutami, H. (2017). Infrastruktur untuk Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Turner, H. (2016). Teori-teori etika modern: Tinjauan filsafat moral. Jakarta: Rajawali Pers.
Wahyudin, A. (2016). Etika komunikasi dan media dalam masyarakat informasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Wahyuni, T., & Hidayat, S. (2023). Analisis Efektivitas Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pajak di Daerah Terpencil. Jurnal Studi Pemerintahan Daerah, 7(1), 3548.
Wibisono, S., & Maharani, L. (2020). Ketimpangan Infrastruktur dan Kinerja Fiskal Daerah Tertinggal. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 5(3), 111122. https://doi.org/10.14710/jepd.5.3.111-122
Yunita, R., & Prakoso, A. (2020). Komunikasi Lintas Budaya dalam Pelayanan Publik di Wilayah Terpencil. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 8(1), 6776.
Yusuf, A. (2023). Efektivitas Pendataan Pajak PBB-P2 di Wilayah Perbatasan: Studi di Kalimantan Utara. Jurnal Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Daerah, 6(1), 1427.
Yusuf, A. R., & Prasetyo, R. A. (2023). Sistem Informasi dan Aksesibilitas Pelayanan Pajak di Desa Terpencil. Jurnal Transformasi Digital dan Kebijakan Publik, 4(1), 6778. https://doi.org/10.21009/jtdkp.04107
